Menyoal Ketimpangan dan Kesejahteraan yang Tidak Turun ke Bawah
Jika menarik dialektika format pembangunan Orde Baru dikenal prinsip trickle down effect. Kuncinya adalah memperbesar kue perekonomian, lalu nantinya akan menetes ke bawah.
Redaktur MMG
MONDAYREVIEW.COM – Sejauh manakah negara mampu menghadirkan kesejahteraan bagi orang banyak? Apakah angka pertumbuhan ekonomi dan data-data makro ekonomi berefek positif bagi rakyat kebanyakan? Data yang diungkap Oxfam dalam laporannya yang berjudul ‘Menuju Indonesia yang Lebih Setara’ menyebutkan kekayaan kolektif empat orang terkaya di Indonesia yang tercatat sebesar 25 miliar dolar AS, sama dengan gabungan harta 100 juta orang miskin di Indonesia.
Kesenjangan antara kaum sangat kaya dan penduduk lainnya di lndonesia tumbuh lebih cepat dibanding di negara-negara lain di Asia Tenggara. Indonesia pun mencatatkan sebagai negara tertimpang keenam di dunia. Seperti diwartakan Kompas, mulai 2009, indeks rasio gini naik yang berarti ketimpangan memburuk. Dari sebelumnya 0,35 menjadi 0,37 dan sejak 2011 menjadi 0,41 yang bertahan hingga 2015, tertinggi sejak Indonesia merdeka. Pemerintahan Jokowi-JK berhasil menurunkan ketimpangan hingga menghasilkan rasio gini 0,394 pada 2016.
Jika menarik dialektika format pembangunan Orde Baru dikenal prinsip trickle down effect. Kuncinya adalah memperbesar kue perekonomian, lalu nantinya akan menetes ke bawah. Namun teori tersebut ternyata tidak berjalan optimal dalam kenyataan. Dimana perekonomian hanya dikuasai oleh beberapa konglomerat super kaya tertentu ternyata telah memiliki pijakan semenjak dulu kala.
Maka bagi publik ketika melihat angka pertumbuhan ekonomi dan ekonomi makro, perlu juga untuk menelaah soal ketimpangan. Jangan-jangan yang bertambah makmur hanya segelintir pengusaha super kaya.
Mengurangi ketimpangan sesungguhnya meminimalisir risiko ekonomi dan sosial politik. Agar pilar ekonomi tidak bertumpu pada segelintir elite tertentu. Ketimpangan juga bisa menjadi “bahan bakar” bagi konflik horizontal.
