Menteri Turki Ditolak, Warga Turki Gelar Demo

MONDAYREVIEW.COM – Seorang menteri Turki dilarang masuk ke kantor konsulat di kota Rotterdam. Menteri urusan keluarga dan sosial Turki, Fatma Betul Sayan Kaya, yang berusaha menemui para pengunjukrasa, akhirnya dikawal oleh polisi Belanda untuk meninggalkan lokasi dan menuju ke perbatasan Jerman, kata Wali Kota Rotterdam, Minggu (12/03) pagi waktu setempat.

Fatma Betul telah tiba di Belanda sejak Sabtu (11/03) untuk berkampanye kepada warga Turki di Belanda agar mendukung langkah referendum tersebut.

Tapi ketika dia tiba di Belanda, pemerintah Belanda menolak memberikan izin kepada dirinya untuk memasuki kantor konsulat Turki di Rotterdam, sehingga memicu kemarahan warga Turki di negara itu.

Para demonstran memprotes sikap pemerintah Belanda yang melarang rencana kampanye menjelang referendum untuk mengubah Konstitusi Turki yang isinya akan memperluas kekuasaan Erdogan.

Dilansir dari bbc.com, Turki akan menggelar referendum pada 16 April nanti, yaitu apakah tetap mempertahankan sistem parlemen atau mengubahnya menjadi semacam sistem presidensiil.

Apabila berhasil diubah menjadi sistem yang baru, hal itu akan memberi kekuatan baru kepada presiden, yang memungkinkan dirinya menunjuk menteri, menyiapkan anggaran, memilih mayoritas hakim agung dan melahirkan undang-undang tertentu.

Dan lebih dari itu, Presiden akan memiliki kewenangan untuk mengumumkan keadaan darurat dan membubarkan parlemen.

Agar tujuannya tercapai, Erdogan harus mendapat dukungan dari warganya, baik yang tinggal di Turki atau yang berada di luar negeri.

Ada sekitar 5,5 juta orang Turki yang tinggal di luar negeri, dan ada 1,4 juta pemilih yang tinggal di Jerman saja. Dukungan dari mereka tentu saja merupakan kepentingan kubu pro-Erdogan.

Jadi sejumlah aksi unjuk rasa telah direncanakan untuk negara-negara di mana sejumlah besar pemilih saat ini tinggal, termasuk Jerman, Austria dan Belanda.