Taklukan Pikiran Lewat Debat

MONDAYREVIEW.COM - Demokrasi memberikan ruang bagi pertukaran pikiran dan pendapat. Hal itu bisa dilihat dalam sampel debat. Bandingkan dengan sistem feodal ataupun otoriter, dimana ruang perdebatan ditutup rapat-rapat. Pendapat dari raja atau presiden dalam sistem tersebut adalah mutlak. Ada hierarki, dimana rakyat hanya menjadi obyek. Sementara para penguasa ialah yang maha tahu tentang masalah dan formula solusi penyelesaiannya.

Debat dengan demikian memungkinkan terjadinya posisi yang setara. Bukan kebenaran yang didiktekan dari pihak atas. Kesetaraan inilah yang awalnya ditempuh Indonesia melalui wakilnya di parlemen (Volksraad). Bagaimana bumi putera Indonesia saling bertukar pendapat di parlemen, diantaranya yang menonjol adalah Mohammad Husni Thamrin.

Pada 1930-an, RMP Sosrokartono (intelektual yang menjadi wartawan perang The New York Herald Tribune) menganjurkan Sukarno untuk belajar berdebat. “Bangsa maju seperti Belanda hanya bisa dilumpuhkan lewat penaklukan pikiran. Panah pikiran adalah debat,” ujar kakak RA Kartini itu. Sukarno lantas belajar debat kepada guru arsiteknya, Wolff Schoemacher.

Berdebat sendiri memang merupakan seni ilmu yang bisa dipelajari dan dilatih. Para politikus di era Orde Lama merupakan mereka-mereka yang menuai berkah dari sistem politik etis dan kebiasaan berdebat terbuka. Maka tak mengherankan kualitas mereka cemerlang.

Dengan demikian sistem pendidikan dan sistem sosial dapat mempengaruhi kemampuan debat. Sistem pendidikan yang mengundang rasa ingin tahu, mempertanggungjawabkan pemikiran, akan mendukung kemampuan debat. Sistem sosial yang terbuka dan open minded terhadap perbedaan pendapat juga akan menyokong kemampuan debat. Contoh sederhananya dalam keluarga, apakah anak dimungkinkan untuk mengemukakan pikirannya secara bebas dan bertanggung jawab.

Dengan menilik narasi itu, debat merupakan sebuah proses kehidupan berbangsa. Debat juga menunjukkan apakah demokrasi substansial dilakoni.