Soal Baasyir, Ini Kata DPR
Pembebasan narapidana teroris (Napiter) Abu Bakar Ba'asyir oleh pemerintah dinilai akan merugikan pemerintah itu sendiri. Pasalnya, langkah politis yang dilakukan pemerintah hanya pencitraan politik semata.
Redaktur MMG
MONITORDAY.COM - Pembebasan narapidana teroris (Napiter) Abu Bakar Ba'asyir oleh pemerintah dinilai akan merugikan pemerintah itu sendiri. Pasalnya, langkah politis yang dilakukan pemerintah hanya pencitraan politik semata.
Hal itu diungkapkan Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo kepada wartawan di Ruang Rapat Komisi V, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/1).
"Ini memang kewenangan pemerintah. Tapi pemerintah tentu harus peka tidak hanya pada saat tahun-tahun politik dan seperti sekarang ini baru dilakukan," ujar Bambang.
Kebijakan politis yang diambil pemerintah, kata Bambang, kerap dilakukan menjelang pencoblosan 17 April 2019 mendatang.
"Termasuk Suramadu di gratiskan, gajih PNS yang dinaikkan padahal kecil, dan lain sebagainya," kata Bambang.
Anggota Komisi V DPR RI fraksi Gerindra itu menilai bahwa pembebasan pentolan Jamaah Anshorud Daulah (JAD) akan merugikan pemerintah yang menjadi capres petahana itu.
"Ini penuh dengan intrik-intrik politik yang justeru sangat membahayakan dan akan menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah yang sekarang ini," tegas Bambang.
Terlebih, lanjut Bambang, Abu Bakar Ba'asyir sendiri masih belum mau menerima NKRI dan tidak responsif terhadap pemerintah.
"Dan Baasyir sendiri juga enggak terlalu gembira sekali dan biasa-biasa saja. Bahkan dia tetap tidak mau mendukung pancasila dan termasuk pemerintahan yang sekarang ini," pungkasnya.
