Saat KPK Kembali Bertaji

MONDAYREVIEW.COM – Isu pelemahan KPK cukup sering terdengar dalam setiap periode pemerintahan. Pihak yang dituduh sebagai dalang dari pelemahan KPK adalah DPR RI selaku pembuat undang-undang. Puncaknya adalah disahkannya UU KPK pada tahun 2019 yang memicu aksi massa secara massif mahasiswa seluruh Indonesia. Namun aksi ini tetap tidak dapat mengubah keputusan pemerintah. Direstui eksekutif, UU KPK disahkan dan mengubah beberapa hal fundamental dalam KPK. KPK menjadi memiliki Dewan Pengawas serta pegawai KPK statusnya menjadi PNS.

Beberapa waktu yang lalu salah satu pejabar KPK Febri Diansyah juga mengundurkan diri dari KPK. Alasannya dia tidak lagi kerasan bekerja di lembaga anti Rasuah tersebut karena dianggap tidak seidealis dulu. Hal ini semakin meyakinkan public bahwa KPK hari ini bukanlah KPK yang dulu. Dimana KPK menjadi lembaga yang bersih dan ditakuti oleh para koruptor. Ketua KPK Firli Bahuri yang berasal dari instansi kepolisian pun beberapa kali ditemukan melanggar kode etik. Misalnya saat beliau diketahui mengunjungi salah satu daerah dengan Helikopter.

Namun KPK akhirnya bisa membuat gebrakan dengan menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Tangkapan yang merupakan kelas kakap ini membuat citra KPK pelan-pelan kembali pulih. KPK dianggap sebagai lembaga yang masih berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Hal ini karena yang menjadi sasaran KPK bukanlah pejabat sembarangan, namun seorang menteri dari rezim yang sedang berkuasa. KPK pun membuat masyarakat menjadi semakin yakin bahwa ada masalah dalam ekspor benur lobster, walaupun Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan dengan keras membelanya. Banyak yang menginginkan Susi Pudjiastuti kembali menjadi menteri pasca penangkapan ini.

Namun sebagian pihak masih skeptic terhadap kinerja KPK, karena Eddhy bukanlah berasal dari partai penguasa yakni PDIP. Eddhy berasal dari Gerindra Partai yang mengusung Capres Prabowo Subianto pada Pemilu 2014 dan 2019. Kita tahu bahwa ada kasus yang menyeret Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang menyeret Hasti Kristianto Sekjen PDIP dan Harun Masiku. Namun sampai hari ini Harun Masiku masih tidak tahu dimana rimbanya. Kasus ini disinyalir akan menyeret orang-orang besar di negeri ini. Pihak ini berpendapat bahwa selama KPK masih belum bisa menangkap Harun Masiku maka belum bisa dikatakan berprestasi.

Terlepas dari bagus dan tidaknya kinerja KPK, sebagai rakyat tugas kita adalah mengawasi KPK agar bekerja sesuai dengan tupoksinya. Kita semua perlu mengawal agar KPK bisa menjadi gara terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dimana korupsi sudah mendarah daging dari tingkat pusat sampai ke akar rumput. Tugas KPK bukan semata-mata menjalankan penangkapan dan penyelidikan, namun juga melakukan pencegahan dan pendidikan anti korupsi di masyarakat. Hal ini perlu juga dukungan dari masyarakat untuk mencapainya.