Pengerahan Massa PNS untuk Aksi 412, Kementerian Dinilai Tak Paham Revolusi Mental

MONDAYREVIEW.COM, Jakarta - Isu aksi tandingan 412 atau aksi 'Kita Indonesia' di kawasan Car Free Day menuai kritikan dari sejumlah kalangan. Selain dinilai ada mobilisasi massa PNS, juga diwarnai oleh kepentingan partai politik tertentu.

Sebelumnya, telah beredar surat imbauan dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) kepada PNS untuk wajib ikut dalam acara tersebut.

Pertama, Surat Edaran bernomor 046/SJ-DA/SE/11/2016 tertanggal 29 November 2016 yang ditandatangani Srie Agustina, Sekjen Kementerian Perdagangan. Kedua, Surat bernomor 2139/DYS-Sekrt/12/2016 tertanggal 2 Desember 2016 yang ditandatangani Pepen Nazaruddin, Sekretaris Ditjen Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial yang intinya berisi agar Eselon II memerintahkan seluruh pegawai berserta keluarga.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Pusat Studi Islam dan Pancasila Ma'mun Murod al-Barbasy mengatakan, bila benar surat-surat tersebut dikeluarkan kementerian terkait, artinya itulah cerminan bahwa mereka tak paham apa revolusi mental yang digembargemborkan presiden.

"Yang dilakukan oleh Kemensos dan Kemendag cermin mereka tidak paham dengan revolusi mental," ujar Mu'mun melalui keterangan tertulisnya, Jakarta, Minggu (4/12).

Menurutnya, mengerahkan massa PNS untuk kepentingan politik termasuk cara-cara lama yang seharusnya tidak diterapkan lagi. Namun, ia menyayangkan di era sekarang justru kebijakan itu bisa muncul kembali.

Lebih lanjut ia juga menjelaskan, mereka sadar betul bahwa kegiatan hari ini ada nuansa tandingan untuk Aksi Damai 212.

"Kalau mereka mengerahkan pegawainya untuk kegiatan hari ini cermin mereka tak paham Indonesia. Dengan kegiatan hari ini seakan mereka ingin menyebut dirinya sebagai paling Indonesia. Apalagi temanya "Kita Indonesia", tandasnya.

AHMAD JAMALUDIN