PCI Usulkan Kabupaten Atau Kota di Papua Bersifat Administratif
Kalau memang bisa didorong pemekaran kabupaten atau kota dalam kerangka otonomi khusus bupati itu sebagai tenaga administratif.
Fachri Septian
MONITORDAY. COM - Direktur Papua Circle Institute (PCI), Hironimus Hilapok mengusulkan agar kabupaten/kota di Papua bersifat administratif. Sehingga, sejumlah kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota ditangani pemerintah provinsi.
“Kalau memang bisa didorong pemekaran kabupaten atau kota dalam kerangka otonomi khusus bupati itu sebagai tenaga administratif,” kata Hironimus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (05/03/2020).
Lebih lanjut, Hironimus memberikan contoh seperti Gubernur DKI Jakarta yang mempunyai kekuasaan mengendalikan wilayah administratif. Menurutnya, Papua pun memiliki keunikan dengan karakteristik beragam antara lain adanya sekitar 250 suku.
“Masing-masing suku ini rumit. Tapi yang paling penting adalah orang asli Papua harus menjadi tuan di negerinya sendiri, menjadi tuan di Papua, menjadi subjek dalam proses pembangunan,” jelasnya.
Selain itu, Hironimus meminta pemekaran Papua sepatutnya berada dalam konteks otsus. Bahkan, pemekaran Papua jangan disamakan dengan daerah lain.
“Saya setuju pemekaran tapi harus dengan proses agar betul-betul masyarakat Papua merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Menurut Hironimus, perihal pemekaran tersebut merupakan hasil dari tanggapan masyarakat. Bahkan, datangnya bisa dari para elit. Namun, para elit tersebut tidak memperhatikan urgensi hal tersebut.
“Pemekaran itu ada yang lahir dari aspirasi masyarakat. Kemudian pemekaran biasa datang dari kepentingan elite. Elite perjuangkan pemekaran tanpa melihat itu dibutuhkan masyarakat atau tidak. Terkahir pemekaran karena ada kepentingan bisnisbisnis," tuturnya.
