Partisipasi Setelah Debat Pilkada DKI Jakarta

MONDAYREVIEW.COM - Demokrasi memberikan ruang yang luas bagi kontestasi ide serta menyebarluasnya informasi. Berbeda halnya dengan sistem otoriter, dimana adu gagasan relatif minim dan penguasa dengan masif mencangkokkan ide-ide pembangunannya ke masyarakat.

Tingkat partisipasi di pemilihan umum juga bisa berbeda di kedua sistem tersebut. Indonesia di era Orde Baru mencatatkan angka partisipasi pemilu hingga mencapai 90-an%. Sedangkan di era reformasi, angka partisipasi pemilih di pemilihan umum menurun secara persentase. Pun begitu dengan negara-negara yang telah mapan secara demokrasinya, tingkat partisipasinya pun tidak sampai mencapai angka 90-an %.

Demokrasi memang memberikan pilihan bagi masyarakat. Termasuk dalam memilih dan tidak memilih. Golongan Putih (golput) dimungkinkan untuk berkembang dan meningkat di sistem demokrasi. Lalu bagaimana kiranya kemungkinan partipasi pemilih setelah debat pilkada DKI Jakarta semalam?

Koordinator nasional jaringan pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mengatakan bahwa prosesi debat calon Gubernur DKI Jakarta berpotensi meningkatkan partisipasi calon pemilih saat Pilkada pada 15 Februari 2017.

“Tingginya antusiasme masyarakat Jakarta terhadap debat akan meningkatkan partisipasi dan berpotensi mengurangi golput,” kata Hafidz dikutip dari Antara, Sabtu (14/1).

Bisingnya media sosial terkait isu pilkada memang belum tentu paralel dengan tingkat partisipasi. Bisa jadi netizen menjadi jengah dan jenuh dengan isu politik.

Bagi siapa pun yang terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta  tentunya bukan sekadar bertanggung jawab kepada pemilihnya. Melainkan menjadi pemimpin bagi semua warganya.