Menjaga Nilai Demokrasi

MONDAYREVIEW.COM-  Kedewasaan berdemokrasi adalah bagaimana menjaga agar proses demokrasi berjalan jujur, adil dan bersih dari politik uang di dalamnya. Apabila hal tersebut dilanggar maka makna hakiki dari demokrasi telah ternodai.

Indonesia merupakan negara terbesar yang menganut sistem demokrasi setelah Amerika Serikat. Namun, yang menjadi pertanyaan apakah dengan sistem demokrasi, Indonesia menjadi negara yang besar seperti negeri Paman Sam ? jawabnya, pasti semua tahu, Indonesia masih jauh tertinggal.

Memang, demokrasi di Amerika dibangun sejak ratusan tahun yang lalu. Dan terbukti telah mengubah wajah Amerika  menjadi negara maju dan memiliki pengaruh besar di bidang politik dan ekonomi. Dengan pengaruh inilah Amerika menjadi negara yang mampu mewarnai perubahan di negara-negara seluruh dunia.

Menurut hemat penulis waktu yang lama bukanlah menjadi alasan Amerika berhasil membangun negaranya sehingga menjadi negara memiliki pengaruh. Namun, keberhasilan negeri Paman Sam ini karena berjalannya nilai-nilai demokrasi. Seperti kejujuran, keadilan dan bersih dari politik uang. Indonesia juga bisa seperti Amerika jika menjalankan nilai-nilai demokrasi secara utuh.

Namun, apabila melihat jalannya proses demokrasi di Indonesia baik pemilihan legeslative, pemilihan presiden/wakil presiden serta pemilihan kepala daerah masih jauh dari harapan. Proses demokrasi diwarnai ketidak jujuran, ketidakadilan dan marak politik uang di dalamnya.

Seharusnya proses demokrasi yang akan menghasilkan pemimpin daerah dan  pusat sejalan dengan nilai-nilai demokrasi. Sehingga akan menghasilkan pemimpin yang memiliki visi besar  untuk mengubah negeri ini menjadi lebih maju dan bermartabat.  Jika proses tersebut mengingkari nilai-nilai demokrasi maka akan menghasilkan pemimpin yang lebih mengutaman kepentingan individu/kelompok daripada kepentingan bangsa.

Pilkada Jakarta    

Politik uang selalu mewarnai proses demokrasi pada pemilihan kepada deerah di berbagai daerah. Yang terayar adalah di Pilkda DKI Jakarta. Di akhir waktu kampaye putaran kedua, proses demokrasi di Jakarta dinodai dengan aksi-aksi yang menodai kesucian demokrasi.

Dalam beberapa hari belakangan, di internet marak bermunculan gambar atau video yang menampilkan sekelompok pendukung kandidat membagi-bagikan sembako. Dari sejumlah bahan yang dihimpun, pembagian sembako ini berkaitan dengan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Di antara para pelakunya, ada yang berpakaian baju kotak-kotak sehingga mirip pendukung Basuki  T  Purnama.

Aksi tersebut menuai kritik dari politikus Partai Gerindra Fadli Zon. Wakil Ketua DPR RI menyebutkan politik uang berupa pembagian sembako menjelang Pilkada DKI Jakarta putaran kedua adalah penistaan terhadap demokrasi.

"Pembagian sembako oleh kotak-kotak adalah penistaan terhadap demokrasi. Pelaku harus ditangkap karena melanggar hukum. Mari kita hentikan! kata politisi senior Partai Gerindra ini lewat akun Twitter @fadlizon, Senin (17/4).

Jelas Fadli, 'demokrasi sembako' yang dipertontonkan 'Bani Serbet' menunjukkan kepanikan kekalahan. Dan menurutnya aksi tersebut merupakan kejahatan demokrasi yang sedang merajalela. Sehingga dia mengajak kepada seluruh warga Jakarta untuk melawan dan menghentikan aksi tak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi tersebut.

Aksi pembagian sebako tersebut juga menuai kecaman dari Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) dengan melaporkan tim sukses pasangan calon petahana, Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat ke Bawaslu DKI Jakarta atas dugaan praktik politik uang di Kalibata, Jakarta Selatan dan Kampung Melayu, Jakarta Timur pada Sabtu, 15 April 2017.

Mereka meminta agar Bawaslu DKI tidak tutup mata atas maraknya politik uang menjelang pencoblosan Pilgub DKI putaran kedua. ACTA menilai bahwa KPU dan Bawaslu DKI Jakarta kurang gencar menyosialisasikan ketentuan Pasal 187A UU 10/2016. Pasal tersebut terkait dengan ancaman hukuman maksimal 72 bulan bagi orang yang memberi atau menerima uang untuk memilih calon tertentu.

Menanggapi maraknya politik uang di akhir waktu kampaye yang dilakukan oleh calon petahana, Juru bicara tim pemenangan Ahok-Djarot, Raja Juli Antoni, membantah dengan keras bahwa  pihaknya tidak pernah melakukan kampanye demikian. Raja juga membantah simpatisan Ahok terlibat dalam pembagian sembako gratis menjelang pemungutan suara 19 April 2017.

“Siapa saja bisa pakai baju kotak-kotak. Pasangan Ahok-Djarot sejak putaran pertama tidak pernah main politik sembako. Clear, Ahok-Djarot memberikan garis strategi, tidak ada politik uang,” ujar Raja Juli Antoni melalui pesan singkatnya, Ahad (16/4).

Karena itu, lanjut dia, pihaknya meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas para pelaku kampanye politik uang dan sembako. “Tangkap dan usut tuntas pelakunya, supaya ketahuan siapa yang berpura-pura dan memproduksi fitnah,” katanya.

Menjaga Demokrasi

Proses demokrasi di Indonesia harus senantiasa dijaga oleh seluruh anak bangsa. Apabila demokrasi tersebut terjaga maka negara ini akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang memiliki gagasan besar untuk mengubah bangsa ini menjadi lebih baik. Sehingga Indonesia akan mampu menyusul ketertigalannya dibanding negara-negara lain.

Untuk menjaga nilai-nilai demokrasi secara utuh dibutuhkan perjuangan dan kemauan semua pihak. Kemauan untuk lebih mengutamakan memilih pemimpin atas kualitas bukan karena iming-iming tertentu.

Maka itu pendidikan politik di tengah masyarakat harus terus digalakan. Sehingga rakyat akan sadar dan mengetahui bahwa Indonesia butuh pemimpin yang berkualitas bukan pemimpin yang memberikan sedikit materi untuk memenuhi hasratnya untuk berkuasa.

Selain itu, penguatan ekonomi dengan mensejahterakan kehidupan rakyat juga menjadi bagian yang terpisahkan untuk menjaga demokrasi. Jika kesejahteraan rakyat tercipta maka rakyat akan menjalani proses demokrasi berdasarkan pertimbangan rasional, bukan pertimbangan material yang lebih mengedepankan hal-hal yang bersifat instan.

Jika pemenuhan kesejahteraan tercapai maka gelaran pilkada akan berlangsung  dengan penuh keadaban. Yakni pilkada yang dimana para pemilihnya lebih mengutamakan memilih pemimpin berdasarkan gagasan-gagasan yang rasional dan membumi untuk mengubah daerahnya  lebih maju. Jika seluruh anak bangsa dalam mengikuti gelaran pilkada seperti ini, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar karena berhasil melahirkan pemimpin yang kaya akan gagasan bukan pemimpin yang akan memperkaya diri demi kepentingan kelurga atau kelompoknya.