Lembaga Survei Diantara Kegaduhan Pemilu
Tentu hasil survei yang dirilis pekan ini memotret kondisi kekinian.
MONDAYREVIEW.COM - Metode pemilihan langsung oleh rakyat membuka aneka varian pilihan di masyarakat. Mulai dari kandidat hingga hasil survei yang bisa jadi beragam. Pilpres 2014 diantaranya sebagai sampel, bagaimana lembaga-lembaga survei merilis hasil quick count yang berbeda. Lembaga survei memang berkembang di metode pemilihan langsung. Baik sebagai konsultan politik atau melakukan survei tertentu – lembaga survei menjadi begitu relevan kehadirannya.
Kehadiran lembaga survei sesungguhnya merupakan sinyalemen positif bagi demokrasi. Terdapat saintifikasi politik, serta data-data kuantitatif diungkapkan. Dengan demikian seharusnya politik dapat bersimbiosis dengan metode ilmiah. Metode ilmiah sendiri memiliki hukum besi yakni bisa salah, tapi tidak boleh berbohong.
Lalu bagaimana kiranya dengan lembaga-lembaga survei di Indonesia? Sayangnya lembaga survei terkadang “menyembunyikan” posisinya. Apakah sebagai konsultan politik kandidat tertentu, ataukah memang ingin merekam kecenderungan tertentu di masyarakat. Sebagai konsultan politik, tentu hasil rilis lembaga survei bisa jadi bias. Utak-atik sampel, pertanyaan, metode bisa jadi dilakukan untuk menyenangkan kliennya: sang kandidat. Maka jika hal tersebut terjadi, maka bertentangan dengan hukum besi metode ilmiah yakni tidak boleh berbohong.
Hasil survei dalam kajian ilmu sosial bisa menyebabkan bandwagon effect. Dimana rakyat terpengaruh dan memilih pemenang dari survei di pemilu yang dihelat. Pada pekan ini sebanyak empat lembaga survei merilis hasil survei elektabilitas terbaru dari tiga pasangan calon Pilkada DKI 2017. Dari empat survei tersebut, ternyata menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Seperti diberitakan harian Republika, 4 lembaga survei tersebut yakni Lingkaran Survei Indonesia, Poltracking Indonesia, Polmark Indonesia, Group Riset Potensial. Perbedaan hasilnya bisa dilihat dari Polmark Indonesia yang menyebutkan pasangan Anies-Sandiaga mendapatkan elektabilitas paling tinggi yakni 31,7%. Sementara menurut Lingkaran Survei Indonesia, Poltracking Indonesia, pasangan Anies-Sandiaga menempati posisi paling rendah elektabilitasnya.
Tentu hasil survei yang dirilis pekan ini memotret kondisi kekinian. Yang bisa jadi berbeda dengan Pilkada DKI Jakarta pada 15 Februari 2017. Dikarenakan masih ada pemilih yang belum menentukan pilihan, ataupun pergeseran pilihan. Namun, tentu saja di rentang waktu yang sudah sedemikian dekat dengan hari-H pemilihan, jika tak ada peristiwa besar tertentu, maka hasil survei pekan ini layak menjadi acuan.




