Koalisi Keumatan, Politik Identitas dan Prospek Demokrasi

DI ERA DIGITAL, salah satu obat yang mujarab untuk mengatasi depresi, adalah ‘tatap muka’. Alan Teo dari Oregon Health & Science University, Amerika Serikat, dalam studinya bahkan menyebut, bahwa orang yang sering melakukan tatap muka cenderung lebih rendah potensi mengalami depresi.

Tentu saja ini berlaku dalam konteks apa pun, termasuk politik dan kehidupan berbangsa dan bernegara, apalagi saat ini kita nyaris mengalami ‘depresi kolektif’. Hal ini bisa disebabkan oleh tatanan sosial yang koyak, performa ekonomi yang turun naik, atau penidikan kita yang belum juga link and match dengan dunia usaha dan dunia industri.

Maraknya aksi terorisme yang melanda sejumlah daerah di tanah air juga bisa jadi faktor depresi kolektif kita. Apalagi, institusi pendidikan kabarnya mulai terendus sebagai tempat persembunyian paling aman bagi paham radikal.

Meski begitu, memang tak dapat dimungkiri, bila demokrasi sendiri sesungguhnya lahir dari depresi kolektif masyarakat tersebut. Yang berjalan secara perlahan menuju depresi berikutnya.

Makanya dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, tatap muka, silaturrahim, umroh politik atau apa pun namanya sebetulnya memiliki pesan positif untuk masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih jauh, baik pertemuan Jokowi-Amien Rais, umroh politik Prabowo-Amien Rais-Habib Rizieq, atau agenda silaturrahim elite mana pun saat ini, sama-sama memiliki pesan positif.

Biarlah kemudian para elite menjalani takdir sejarahnya, yang terpenting bagi kita adalah memastikan bahwa siklus sosial-politik itu berjalan secara demokratis. Tanpa perundungan (bullying) atau bahkan kekerasan di jejaring dan lapisan sosial manapun (daring maupun luring).

Pun demikian bila ternyata tatap muka, silaturrahim, atau pun umroh politik itu pada akhirnya melahirkan 'koalisi keumatan', maka tak mesti kemudian buru-buru dituduh sebagai upaya memupuk ‘politik identitas’ apalagi disebut sebagai potensi ekstremisme.

Karena dalam konteks demokrasi, politik identitas memang menjadi sebuah keniscayaan. Apalagi dengan adanya fakta bahwa partai politik saat ini belum betul-betul konsisten menyalurkan aspirasi masyarakat.

Sederet janji diteriakan ketika kampanye politik jelang pemilihan umum dilakukan, namun setelah terpilih mereka lalu mendadak lupa dengan apa yang pernah dikatakan.

Guru Besar Hukum Tata negara, Prof Mahfud MD, mengatakan bahwa politik identitas itu tak bisa dihindari. Politik identitas selalu muncul, dimana-mana. “Itu sebabnya ada demokrasi. Demokrasi itu untuk membuat saluran-saluran yuridis ketatanegaraan agar setiap aspirasi yang berdasarkan identitas itu tersalur dengan baik dan tanpa konflik,” ujar Prof Mahfud MD, seperti diberitakan media teropongsenayan, Rabu (2/1/2018).

Prof Mahfud malah bertanya balik kepada orang-orang yang mempermasalah kemunculan politik identitas; mengapa politik identitas menguat kembali sekaligus dianggap sebagai ancaman dan mengkhawatirkan?

Menurut Mahfud MD, menguatnya politik identitas salah satunya disebabkan oleh karena partai politik gagal menjadi saluran aspirasi masyarakat. Sebab partai politik lebih banyak menjadi broker ketimbang penyalur aspirasi.

Juga termasuk pemerintah yang terpilih, yang awalnya berjanji memberikan banyak hal, namun dalam pelaksanaannya adalah jauh panggang dari api. Dan menurutnya, inilah yang sebetulnya tengah terjadi. Partai politik saat ini menjadi semacam oligarki, yakni sistem kepemimpinan yang dikangkangi elitenya. Baik elite internal parpol maupun elite antar parpol, sama-sama berkoalisi untuk merampas hak rakyat.

Dalam konteks ini, maka pandangan Bikhu Parekh tentang politik multikultural layak kita jadikan pertimbangan. Dalam bukunya ‘Rethinking Multiculturalism’, Parekh mengimajinasikan bahwa individu dan budaya sebetulnya adalah dua sisi mata uang. Menurutnya, keberadaan individu sejak awal terikat secara budaya (culturally embedded).

Artinya, individu (kehidupan manusia) tumbuh dan hidup di dalam dunia yang terstruktur secara budaya (culturally structured world) dan ia mengorganisasikan kehidupan serta relasi sosialnya dengan sistem makna dan sistem kebermaknaan yang diderivasi secara kultural.

Perbedaan budaya yang ada saat ini, kata Parekh, menunjukkan berfungsinya sistem keberbedaan makna dan visi mengenai kebaikan yang disepakati (good life). Setiap budaya juga pada dasarnya bersifat plural dan mencerminkan adanya dialog antara keberbedaan tradisi dengan pemikiran di dalamnya.

Dalam konteks ini, maka politik multikultural mesti digelorakan. Meski dalam pelaksanaannya, tak akan mudah. Lalu, karena politik identitas merupakan sebuah keniscayaan, maka jangan kemudian ia dianggap sesuatu yang menyimpang dan layak diperangi. Sebaliknya harus diajak dialog.

Karena bisa jadi, pihak-pihak yang selama ini melontarkan kritik terhadap kemunculan politik identitas malah terjebak dalam gelombang ekstrimisme liberal, lantaran menganggap para pengusung politik identitas terjebak dalam ektremisme komunal. Dua jebakan, yang mestinya sama-sama dihindari untuk menuju demokrasi yang lebih baik di masa depan. [Mrf]