Koalisi dan Reshuffle Itu

MONDAYREVIEW.COM - Kabinet Kerja di bawah Presiden Joko Widodo kerap kali diterpa isu reshuffle. Isu reshuffle itu seiring dengan komposisi koalisi di pemerintahan yang berubah. Semula kutub antara pihak yang berkuasa dan pihak oposisi mengeras. Ada Koalisi Merah Putih yang terdiri dari Gerindra, Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional di kutub oposisi. Hal itu sejalan dengan Pilpres 2014 yang terdiri dari 2 calon yakni Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta Rajasa.

Seiring berjalannya waktu, konfigurasi koalisi pun berubah. Sampai akhirnya di kubu oposisi tinggal Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera. Itu pun dengan sejumlah desas-desus bahwa Gerindra dan PKS pun ditawari kursi di kabinet. Seperti dilansir majalah Tempo, menurut Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Puyono, partainya sudah ditawari empat kursi: Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Pertanian, dan Kepala Staf Kepresidenan. “Orang dekat Jokowi menyampaikan tawaran itu,” ujar Arief.

Pertanyaan besarnya akankah komposisi kabinet akan terus menerus tarik-ulur antara partai politik di dalam koalisi pemerintahan? Lalu, akankah kabinet diisi berdasarkan meritokrasi yakni mereka-mereka yang prestatif pada bidangnya? Pertimbangan jika harus dilakukan reshuffle hendaknya menggunakan basis meritokrasi sebagai yang pertama dan utama. Tentu buhul tarik-ulur antara partai politik akan senantiasa terjadi. Namun, Presiden sebagai nakhoda pemerintahan dengan hak prerogatifnya perlu untuk mengedepankan meritokrasi sebagai pertimbangan utama, bukan hal lainnya.