Kader Golkar di Daerah Ditekan Mendukung Airlangga, Jangan Ada Tekanan
3 Pembantu Jokowi diindikasi memberikan preassure kepada DPD Golkar untuk memilih kembali Airlangga Hartarto sebagai ketum.
Bintang Timur
MONITORDAY.COM - Tiga menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut intervensi dalam pemilihan calon ketum partainya .Bahkan, 3 menteri tersebut diindikasi memberikan preassure kepada DPD Golkar untuk memilih kembali Airlangga Hartarto sebagai ketum. Hal ini disampaikan oleh Loyalis Bamsoet yang juga Politisi Golkar, Syamsul Rizal di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (27/11/2019).
"Ada yang main tekan-tekan ke DPD . Saya pastikan Pak Jokowi tidak tahu, Pak Jokowi sudah dari awal katakan tidak mencampuri urusan Golkar. ini kan lucu, Pak Jokowi baik sama Bamsoet dan Airlangga," kata Syamsul yang juga inisiator GMPG Partai Golkar
Dijelaskan Politisi asal Maluku Utara, tiga menteri Jokowi itu menelepon langsung ke para Ketua DPD I Golkar di daerah untuk memilih dan berpihak kepada Airlangga. Namun, dia meyakini Jokowi tak tahu menahu perihal itu.
"Nyanyian diluar sana cukup nyaring bunyinya, nama-nama sudah kami kantongi, Jangan seperti itu, kok hendaki Golkar pecah, kasihan Pak Presiden nggak tahu persoalan tapi dianggap bagian dari itu, PDIP juga. jangan bawa-bawa nama presiden," sambungnya.
Syamsul mengungkap pihaknya mendapat laporan dari para kader Golkar di daerah soal tekanan untuk mendukung Airlangga. Syamsul cukup menyayangkan cara seperti itu akan membuat suara Golkar menurun dan berpotensi menimbulkan perpecahan.
"Kami ditelepon beberapa DPD bahwa kepala daerahnya ditekan oleh Menteri A, gitu. Dan ternyata bukan cuma satu provinsi, sedangkan DPD II itu belum tentu juga dia akan loyal dengan DPD I. Iya (kepala daerah ditelepon), ada juga yang langsung ditelepon DPD-nya. Dan kebetulan kepala daerahnya itu juga kader Golkar. Kalau gini caranya, Golkar akan makin merosot suaranya. Dan bisa saja terjadi perpecahan, ada munas penyempurnaan konstitusi terjadi. Bisa saja," tutur Syamsul.
Politikus Golkar itu pun menilai jika tekanan terus dilakukan, maka akan berpotensi memunculkan munas tandingan. Hal itu, kata Syamsul, guna menegakkan konstitusi di Partai Golkar mengingat adanya pelanggaran prinsip-prinsip yang dilakukan kubu Airlangga.
"Ini bisa terjadi, bukan munas tandingan namanya, tetapi munas dalam rangka menegakkan konstitusi organisasi secara murni yang sesuai AD/ART. Hal ini bisa terjadi jika pengurus DPP saat ini tidak hati-hati dalam menempatkan konstitusi. Contohnya, lingkungan di sekitar kantor DPP seperti orang mau perang," pungkasnya.
