Inilah yang Dibahas GNPF MUI Saat Bertemu Presiden Jokowi
Pada pertememuan tersebut sejumlah persoalan dibahas, dari masalah hubungan antara pemerintah dan ulama hingga permasalahan ekonomi.
Redaktur MMG
MONDAYREVIEW.COM- Tim 7 Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) menggelar pertemuan bersama Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, kemarin. Pada pertememuan tersebut sejumlah persoalan dibahas, dari masalah hubungan antara pemerintah dan ulama hingga permasalahan ekonomi.
Demikian disampaikan Ketua GNPF MUI, KH Bachtiar Nasir, dalam siaran pers beberapa waktu lalu.
Bachtiar mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah dalam menerapkan hukum terasa tajam hanya kepada ulama Islam. Selain itu, dia pun menuturkan selama ini pihaknya mengalami kebuntuan saat akan menjalin komunikasi dengan presiden. Dan dia pun menuding selama ini ada pihak yang ingin membatasi komunikasi GNPF MUI dengan kepala negara.
"Ini sudah kami sampaikan. Beliau bilang, seandainya pasca Aksi 411 (aksi bela Islam, 4 November 2016) ada komunikasi langsung, mungkin situasinya tidak seperti ini,” jelasnya.
Maka itu, untuk memecah kebuntuan komunikasi antara ulama dan pemerintah, Presiden telah menunjuk Menko Polhukam, Wiranto untuk memediasi dan berkomunikasi sampai penyelesaian beberapa kasus dan implementasinya.
Dalam pertemuan tersebut mereka pun menyampaikan bahwa selama ini di kalangan umat Islam terjadi keditikadilan ekonomi, ketidakadilan hukum, sampai keberpihakan kepada pemodal. Lebih lanjut dia menuturkan pada pertemuan tersebut Presiden juga menyinggung soal program keseimbangan dalam sistem perekonomian yang dikuasai konglomerat.
“Presiden melakukan perimbangan untuk menguatkan ekonomi umat lewat program 12 juta hektare tanah untuk rakyat,” tegasnya.
Selama ini, kata dia, Presiden mengakui bahwa keberpihakan ke Barat sudah kuat. Karena itu dia melakukan penyeimbangan dengan China, Arab Saudi, Kuwait, dan lain-lain. Bahkan, hubungan dengan Turki pun berlangsung dengan baik.
"Semuanya masih bersifat general. Secara detail nanti akan ditangani oleh Menko Polhukam," jelasnya.
Dalam pertemuan dengan presiden kemarin itu, GNPF MUI juga membahas khusus kasus pidana yang masih berjalan di tempat terhadap para pimpinan Ormas Islam, seperti kasus Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Ust Muhammad Alkhattath dan kasus Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab.
