GNPF MUI Berharap Habib Rizieq Kembali ke Indonesia Secara Damai

MONDAYREVIEW.COM – Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI), KH Bachtiar Nasir mengungkapkan pertemuan antara Tim 7 GNPF MUI dan Presiden Joko Widodo merupakan upaya komunikasi guna menyikapi pelbagai persoalan. Khususnya, ketidakjelasan soal hukum yang menimpa ulama dan aktivis Islam. Dan pihaknya juga mengapreasi upaya Presiden untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui jalan dialog.

“Presiden adalah simbol negara yang harus dihormati. Karena itu, GNPF MUI berterima kasih karena Presiden Jokowi telah menerima pihaknya pada kesempatan berharga kemarin, untuk berkomunikasi langsung dan menerima aspirasinya,” kata Bachtiar dalam keterangan persnya.

Lebih lanjut ia menegaskan bahwa GNPF terus berupaya mencari solusi strategis dalam mengurai permasalahan bangsa yang semakin kompleks. Di antaranya, penyelesaian kasus yang menimpa Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab dan kasus Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Alkhattath yang masih berjalan di tempat seperti.

Bacthtiar meminta kepada pemerintah untuk tidak melakukan pemanggilan paksa kepada Imam Besar FPI, Habib Rizieq. Dia beralasan jika hal tersebut tetap dilakukan maka akan menciptakan kegaduhan baru.

"Kami menginginkan Habib Rizieq kembali ke Indonesia, dengan damai tanpa pemaksaan yang akan semakin menambah kegaduhan di tengah umat dan ini akan menghabiskan energi yang tidak produktif,” harapnya.

Menurutnya melalui komunisi tersebut dan  Menko Polhukam telah menyatakan siap menjadi saluran aspirasi GNPF akan menjadi jalan baru untuk mengurai permasalahan selama ini antara ulama dan pemerintah. Pasalnya selama ini GNPF tidak memiliki saluran aspirasi yang jelas. Sehingga semua masalah yang seharusnya selesai malah semua semua menggantung.

“Lewat momentum Idul Fitri, Menteri Agama yang memang ditugaskan oleh Presiden sebagai penggerak halal bi halal membuka saluran komunikasi antara GNPF dengan Jokowi,” jelasnya.

Sementara itu Plt Sekretaris GNPF MUI, M. Luthfie Hakim menuturkan bahwa pertemuan kemarin dapat membangun sikap saling pengertian yang lebih baik antara pemerintah dan ulama di  masa depan.

Pasalnya saat ini GNPF MUI merasakan ada kesenjangan komunikasi yang cukup kuat antara pemerintah dengan ulama, khususnya pada masa Pilkada DKI Jakarta lalu. Padahal yang dilakukan oleh ulama yang tergabung dalam GNPF hanya bermaksud menyampaikan pendapat secara damai, tidak anarkis apalagi mengarah ke makar.

Lebih lanjut dia menyampaikan sikap paradoksal yang dilakukan oleh pemerintah harus segera diselesaikan. Dia menjelaskan sikap tersebut di satu sisi pemerintah berpendapat tidak melakukan kebijakan yang menyudutkan umat Islam, tapi di pihak lain GNPF menangkap perasaan umat Islam yang merasa dibenturkan dengan Pancasila, dengan NKRI, dan dengan Kebhinnekaan. 

"Tentulah hal ini tidak menguntungkan bagi Pemerintah dalam menjalankan programnya, dan bagi ulama dan umat dalam menjalankan dakwahnya," tegasnya.katanya.

Perlu diketahui pada pertemuan tersebut Tim 7 terdiri dari Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir, Wakil Ketua GNPF Zaitun Rasmin, Kapitra Ampera (Tim Advokasi GNPF), Yusuf Marta (Anggota Dewan Pembina), Muhammad Lutfi Hakim (Plt Sekretaris), Habib Muchsin (Imam FPI Jakarta), dan Deni (Tim Advokasi GNPF).

Menyikapi hasil pertemuan Tim 7 dan Presiden Jokowi beserta jajarannya, GNPF MUI akan menggelar jumpa pers pada besok (Selasa, 27/6) pukul 13.00 WIB, di AQL Islamic Center, Tebet, Jakarta