Gerakan Wajib Membaca Buku Perlu Diterapkan

MONDAYREVIEW.COM – Politik etis yang dilakoni pemerintah kolonial Belanda membawa maslahat bagi bumiputera. Hal tersebut tak terlepas dari sistem edukasi yang menghidupkan budaya membaca dan budaya menulis. Ada kewajiban membaca buku dan menulis artikel dalam sistem pendidikan yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda.

Di sisi edukasi kewajiban membaca buku dan menulis, telah menghadirkan kesadaran intelektual bagi sejumlah bumiputera. Buah dari politik etis terlihat dengan sejumlah tokoh seperti Sukarno, Hatta, Natsir, Sjahrir yang memiliki kapasitas membaca dan menulis yang mumpuni. Tak pelak ide-ide brilian dan sikap kenegarawan muncul dari para founding fathers tersebut yang telah tersentuh edukasi yang berporos pada budaya membaca.

Sayangnya hal positif dari sistem edukasi tersebut tidak diadopsi secara utuh ketika Indonesia merdeka hingga saat ini. Penyair Taufiq Ismail pun menyitir sebagai generasi 0 buku. Taufiq Ismail pun mengistilahkannya dengan ‘bangsa yang rabun membaca dan pincang menulis’.

Menghadapi budaya baca yang masih lemah sejumlah langkah dilakukan diantaranya dengan mengoptimalkan Gerakan Membaca 15 Menit sebelum memulai pelajaran di kelas. Menurut Duta Baca Indonesia, Najwa Shihab, Gerakan Membaca 15 Menit dapat disinergikan dengan kewajiban membaca karya sastra besar dari penulis Indonesia untuk memupus anggapan tragedi nol buku di negeri ini.

Sementara itu Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengkomparasikan budaya membaca dalam sistem pendidikan di luar negeri.

“Di Singapura ada wajib baca setahun. Waktu saya ikut program pertukaran pelajar AFS di Amerika Serikat, ketika belajar bahasa Inggris wajib membaca banyak karya sastra. Kenapa tidak juga dilakukan di pelajaran Bahasa Indonesia. Rasanya Kemdikbud harus membuat program wajib baca dengan membuat daftar buku-buku yang harus dibaca,” kata Fadli Zon dalam acara Minang Book Fair seperti dilansir Kompas.