Debat Kusir dan Demokrasi Kita

MONDAYREVIEW.COM - Debat Pilkada DKI kembali dihelat (27/1). 3 pasangan calon saling beradu gagasan mengenai reformasi birokrasi, pelayanan publik dan penataan tata ruang kota. Dimoderatori Tina Talisa dan Eko Prasojo, debat kedua ini digantang dengan harapan lebih substansif dan terhindar dari debat kusir.

Area perdebatan dipercaya tak hanya dialami oleh 3 kandidat, melainkan juga di jagat maya dan antarpendukung ketiga calon. Maka debat semalam (27/1) akan memberikan amunisi bagi perdebatan di ranah dunia maya dan antarpendukung. Pertanyaan besarnya akankah debat kusir terjadi dimana-mana setelah itu?

Debat kusir diyakini sebagai debat tanpa ujung pangkal yang tidak substansif dan tidak relevan. Debat kusir ibaratnya komedi omong yang sekadar membuang kata-kata dan tidak menghadirkan solusi. Maka sesungguhnya disinilah tugas dari para elite politik dan partai politik untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Agar debat yang berkembang merupakan adu gagasan dan bermakna. Elite dan partai politik punya tanggung jawab untuk menuntun dan mengawal masyarakat pada perdebatan yang bermutu.

Para founding father Indonesia telah menunjukkan bagaimana adu gagasan dengan elegan. Sukarno dan Natsir pernah menunjukkannya dengan saling berbalas tulisan di media massa. Bagaimana dengan demikian rakyat dapat menelaah buah pikiran para politikus tersebut secara utuh dan dalam gambaran yang besar. Sampel Dewan Konstituante juga bisa jadi referensi. Bagaimana saling adu gebrak meja, berdebat di Dewan Konstituante tidak menghalangi persahabatan antarmereka yang bersebrangan pendapat.

Lalu jika perdebatan yang sekarang ini berkembang berada pada area debat kusir dan dapat memupus tali persahabatan, maka sesungguhnya ada yang salah dari logika berdemokrasi kita. Karena demokrasi yang sehat menghargai perbedaan pendapat dan mengusung nilai-nilai kemanusiaan.