Civil Society Diharapkan Aktif Mengawal Pilkada DKI Jakarta
Ada pun berbagai bukti baik berupa foto, maupun video dari praktik politik uang yang dilakukan oleh warga menunjukkan civil society berperan aktif dalam kehidupan demokrasi.
Redaktur MMG
MONDAYREVIEW.COM – Dinamika pemilihan Gubernur DKI Jakarta menyedot perhatian publik. Baik para politikus, partai politik, dan rakyat negeri ini menjadikan Pilkada DKI Jakarta sebagai barometer demokrasi di Indonesia sekaligus bernilai strategis dalam pemilihan presiden 2019.
Maka ketika di akhir masa kampanye dan masa tenang jelang hari-H pencoblosan pada 19 April 2017 terdapat politik sembako yang masif, hal itu bisa menjadi preseden di daerah-daerah lain Indonesia. Pasar murah sembako, kegiatan bazar, pembagian kursi roda serta pembagian uang yang dilakukan secara masif, sistematis, dan terstruktur yang dilakukan oleh kelompok yang berafiliasi pada salah satu pasangan cagub/cawagub DKI Jakarta dapat terkategorikan sebagai politik uang.
Dalam hal ini peran Bawaslu DKI Jakarta dinanti untuk bertindak tegas untuk menindaklanjuti bukti permulaan dari politik uang tersebut.
“Kami mendesak Bawaslu DKI Jakarta untuk secara intens mengawasi proses pemilihan, khususnya di masa tenang sampai pada proses perhitungan suara serta memberikan sanksi tegas pada kandidat yang melakukan pelanggaran,” ungkap PUSARAN Indonesia dalam keterangan tertulisnya.
Ada pun berbagai bukti baik berupa foto, maupun video dari praktik politik uang yang dilakukan oleh warga menunjukkan civil society berperan aktif dalam kehidupan demokrasi.
“Kami menghimbau kepada civil society untuk memantau serta memastikan bahwa proses demokrasi, khususnya pemilihan Gubernur DKI Jakarta ini berjalan dalam kaidah demokrasi akal sehat, sehingga konsolidasi demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik dan semakin berkualitas,” imbuh PUSARAN Indonesia.
Belajar dari Pilkada DKI Jakarta putaran pertama dimana para pemilih belum secara optimal difasilitasi, maka peran KPU DKI Jakarta diharapkan lebih baik.
“Kami mendesak kepada KPU DKI Jakarta untuk memastikan terselenggaranya pemilihan secara transparan, jujur, bebas dari intervensi serta memastikan pemilik suara dapat menggunakan hak pilihnya,” terang PUSARAN Indonesia.
