Biaya Pembangunan Infrastruktur Kurang, Pemerintah Butuh Peran Swasta

MONDAYREVIEW.COM, Jakarta - Perkiraan pembiayaan pembangunan infrastruktur Indonesia sampai 2019 mencapai Rp 5.500 triliun. Adapun pemerintah hanya bisa memenuhi sekitar 30% dari APBN atau Rp 1.500 triliun - Rp 1.700 triliun dalam Rencana Panjang Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019.

Hal ini disampaikan, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Wismana Adi Suryabrata mengatakan, jumlah ini sudah cukup besar dibanding pada periode sebelumnya, yang menganggarkan pembiayaan infrastruktur 50% lebih sedikit dari saat ini. Namun, dia pun mengaku jumlah tersebut masih kurang dari kebutuhan yang seharusnya bisa dipenuhi oleh APBN, yakni Rp 2.000 triliun.

"APBN kita butuh Rp 2.000 triliun. Tapi angka di sini kita perkirakan Rp 1.500 sampai Rp 1.700 triliun. Namun ini sudah cukup besar dibandingkan periode sebelumnya, dua kali lebih banyak, yang jumlahnya sekitar Rp 700 triliun. Kenapa bisa? Karena waktu itu kita menaikkan harga BBM dengan memotong subsidi, sehingga sekitar Rp 120 triliunan itu bisa masuk ke infrastruktur," ujarnya dalam Rapat Kerja Nasional Kadin Bidang Konstruksi dan Infrastruktur di Hotel Bidakara, Jakarta, seperti dikutip dari Detik.com, Kamis (17/11).

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Konstruksi dan Infrastruktur, Erwin Aksa yang mengatakan, peran swasta sangat dibutuhkan dalam percepatan pembangunan infrastruktur hingga 2019 mendatang. Fokus pemerintah yang ingin menggenjot pembangunan infrastruktur guna menunjang pertumbuhan ekonomi dirasa membuat swasta menyambut baik hal ini.

"Setiap hari selalu ada berita tentang pembangunan infrastruktur. Setiap hari kita lihat pak Presiden mengecek pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut. Itu membuktikan bahwa infrastruktur jadi komitmen pusat pertumbuhan ekonomi kita sekarang," katanya dalam kesempatan yang sama.

"Sehingga peluang untuk swasta, lokal maupun luar sangat besar. Ini jadi tantangan bagi kita bagaimana mendatangkan pendanaan. Apalagi ada tax amnesty, mudah-mudahan juga bisa mendongkrak," tambahnya.

Diketahui, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun diminta mengubah model bisnis dengan menjual proyek yang sudah jadi (brown field) kepada swasta kemudian membangun lagi proyek dari awal (green field) guna mempercepat rencana pembangunan infrastruktur sampai 2019.

Selain itu, pemerintah juga akan menawarkan proyek kepada swasta. Bila swasta tidak berminat, barulah berturut-turut melalui skema Public Private Partnership (PPP), BUMN dengan perubahan model bisnis, dan pilihan terakhir ditanggung sepenuhnya oleh APBN. (Jam)