Beropini Tidak Berujung Jeruji

MONDAYREVIEW.COM - Polri akhirnya memilih untuk menghapus postingan gambar di jejaring sosial Instagram @divisihumaspolri, terkait imbauan berhati-hati menuliskan opini. Semula di akun Instagram tersebut terlampir judul “Suka Menulis? Awas! Tulisan Opini Berujung Jeruji. Berfikir Sebelum Menulis.”

Postingan tersebut sebelumnya telah mendapatkan 1.000 lebih komentar, sebelum akhirnya dihapus. Polri memutuskan untuk menghapus dikarenakan kekhawatiran terhadap salah tafsir yang bisa terjadi.

“Karena ada multitafsir, itu kami tarik kembali,” kata Karopenmas Polri Brigjen Pol Rikwanto seperti dilansir Republika pada Rabu (8/2).

“Boleh saja menulis apa pun, asal jangan fitnah, berita bohong alias hoax, ujaran kebencian, atau penistaan,” imbuh Rikwanto.

Dalam hal ini apa yang dilakukan Polri memang kontraproduktif. Dikarenakan semestinya Polri memikirkan benar-benar informasi sebelum mem-postingnya di media sosial. Terlebih isu yang diangkat merupakan hal yang sensitif.

Dikarenakan kebebasan berpendapat dan berpikir merupakan hak asasi yang dilindungi konstitusi. Maka penulisan opini berujung jeruji bagaikan menarik negeri ini ke kemunduran. Bukankah di era penjajahan Belanda, para tokoh bangsa bahkan harus memakai nama pena untuk menghindari cengkeraman penguasa. Bima, merupakan nama pena Sukarno sebagai contoh.

Pada masa Orde Baru, kritik terhadap penguasa, harus pintar-pintar dilakukan. Penulis harus mampu berakrobat bersama kata untuk menyentil pemerintah. Hal itu misalnya diungkap penulis Tere Liye di notes Facebook bertitel “Bercermin”:

Sy menulis di koran sejak tahun 1994. Kelas 2 SMA, tulisan sy mulai dimuat di koran2. 23 tahun berlalu, tak terhitung sy menulis ttg penguasa. Bahkan jaman Soeharto dulu, yg kalau situ salah tulis bisa diciduk aparat.

Dari narasi tersebut Polri sebaiknya bercermin dan memberikan kesempatan beropini pada khalayak, bukan dengan menebar teror ‘beropini berujung jeruji’.