Belajar Berdemokrasi dari Berdebat

MONDAYREVIEW.COM - Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta kembali menggelar debat antarcalon gubernur dan wakil gubernur semalam. Debat edisi ke-3 ini mengusung tema soal kependudukan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Jakarta, dengan subtema pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, anti-penyalahgunaan narkoba dan kebijakan terkait disabilitas.

Debat pamungkas semalam menjadi panggung terakhir bagi 3 pasangan calon untuk memikat warga Jakarta menjelang hari pemilihan pada 15 Februari 2017. Dalam tataran ilmu politik, debat terbuka merupakan sinyalemen dari demokrasi. Demokrasi memberikan ruang bagi pertukaran ide, penjabaran program, dan saling mengkritisi. Pertanyaannya apakah kita telah menerapkan demokrasi substansial yang diantaranya terlihat dalam konteks debat?

Dikarenakan bisa jadi yang terjadi kita menjadi pendukung garis keras dari salah satu calon, lalu merendahkan, menghinakan kandidat dan pendukung kandidat yang berbeda. Hal itu bisa terlacak dalam media sosial misalnya. Apakah kita memaksakan orang lain untuk sama pilihannya, sama pendapatnya dengan kita. Lalu jika ada yang berseberangan pendapat, berseberangan pilihan, yang muncul adalah kata-kata yang “mengkaramkan” perbedaan itu. Jika yang demikian terjadi, maka sesungguhnya kita baru berada pada tataran demokrasi prosedural. Bahkan sesungguhnya terdapat bibit otoriter pada diri kita – dimana perbedaan adalah sesuatu yang dipandang tabu dan terlarang.

Debat, perbedaan pendapat, menunjukkan kualitas demokrasi dari suatu negeri. Indonesia pernah menunjukkan keindahan demokrasi dan eloknya perdebatan. Bagaimana di Dewan Konstituante, perdebatan di ruang sidang (bahkan hingga menggebrak meja) tidak mempengaruhi persahabatan  dan relasi sosial antara para politikus.

Kita juga perlu mengingat tenun kebangsaan negeri ini dibangun dari variasi unsur agama, etnik, serta pemikiran. Diperlukan keluwesan untuk menerima perbedaan dan hal itu ditunjukkan salah satunya dalam perdebatan.